Crypto - Hi bro, setiap negara memiliki tanggapan dan peraturan sendiri terhadap cryptocurrency, ada yang menyambut dengan baik seperti Jepang, ada juga yang secara tegas menolak cryptocurrency seperti Cina atau Qatar. Begitu juga dengan negara - negara Timur Tengah yang memiliki sikap masing - masing terhadap bitcoin.Timur tengah, img : EraMuslim
Dilansir dari Cointelegraph.com, Pada 4 September kemarin, pemerintah Bahrain menekankan pentingnya blockchain bagi perekonomian negara. Sementara kerajaan tampaknya mengambil pendekatan yang agak positif terhadap crypto, Timur Tengah pada umumnya telah terbukti sebagai wilayah yang sulit bagi mata uang virtual (cryptocurrency), karena sebagian besar negara di sana telah melarang perdagangan crypto. Meskipun demikian, Timur Tengah tampaknya sedang dalam perjalanan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik blockchain global: Dari Dubai ke Tel Aviv, teknologi ini sedang diteliti dan diadopsi secara menyeluruh.
Di bawah ini adalah ringkasan bagaimana kerangka hukum/peraturan, serta kondisi cryptocurrency di negara timur tengah.
1. Bahrain
Kerangka hukum Cryptocurrency: Direncanakan
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Bahrain mengambil pendekatan yang agak positif terhadap crypto. Pada bulan September 2017, Bank Sentral Bahrain (BCB) mengumumkan pembuatan peraturan yang disebut "Kotak Pasir Peraturan". Tujuannya adalah untuk memfasilitasi industri fintech di negara tersebut, termasuk bisnis terkait Bitcoin dan blockchain.
Pada Juni 2018, media lokal melaporkan bahwa pertukaran mata uang digital Palmex yang berbasis di Dubai diberikan lisensi administratif oleh BCB, yang diduga menjadi “pertukaran mata uang cryptocurrency pertama dan satu-satunya di Timur Tengah dan Afrika Utara untuk menerima lisensi "kotak pasir peraturan.” pejabat pemerintah Bahrain mengatakan: “Sampai sekarang, kami mengakui cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa. (Namun) kami tidak menganggapnya sebagai alat pembayaran yang sah dalam bentuk apa pun. ”
Blockchain :
Sampai saat ini, pemerintah Bahrain tidak berkomentar tentang masalah blockchain, melainkan menyebutkannya dalam konteks yang lebih luas dari industri fintech. Namun, pada bulan September, Abdulhussain Mirza, menteri tenaga listrik dan air Bahrain menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung teknologi:
“Teknologi seperti blockchain membawa kita ke langkah besar untuk kedepannya dalam mencari cara yang aman untuk memfasilitasi transaksi, Kemampuan Blockchain untuk melindungi data pengguna adalah tanda kemajuan yang sebenarnya, terutama karena fakta bahwa itu dapat diterapkan di berbagai perusahaan dari berbagai industri termasuk keamanan cyber."
2. Turki
Kerangka hukum Cryptocurrency: Direncanakan
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Cryptocurrency tampak populer di Turki, Menurut laporan ING Bank baru-baru ini, 18% orang Turki memiliki cryptocurrency sendiri. Itu bisa dikaitkan dengan meningkatnya tingkat inflasi lira Turki, volume perdagangan BTC di lira Turki dilaporkan naik dari 327.295 menjadi 759.026 antara 7 Juli dan yang berakhir 11 Agustus.
Setelah percobaan Venezuela dengan Petro, pemerintah Turki telah mempertimbangkan mengeluarkan cryptocurrency yang didukung negara. Pada bulan Februari 2018, wakil ketua Gerakan Partai Nasionalis Turki (MHP), Ahmet Kenan Tanrikulu, mengungkapkan rencana untuk meluncurkan "bitcoin nasional" yang disebut ‘Turkcoin,’ hal ini sesuai dengan laporan tentang pengaturan pasar crypto.
Rencana serupa juga disuarakan oleh Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Simse dalam wawancara dengan CNN Turk. Pada bulan Juni, media lokal melaporkan bahwa ‘Turkcoin,’ adalah proyek terpisah dengan proyek yang pernah diiklankan sebelumnya (cryptocurrency 'nasional' Turki) yang telah ditetapkan sebagai skema ponzi.
Sebelumnya, pada 2017, anggota parlemen Turki berpendapat bahwa Bitcoin "tidak kompatibel" dengan Islam karena pemerintah tidak dapat mengendalikannya. Mereka berpendapat bahwa sifat "spekulatif" bitcoin berarti perdagangan itu tidak pantas untuk umat Islam. Enson Haber mengatakan:
“Membeli dan menjual mata uang virtual tidak kompatibel dengan agama saat ini karena fakta bahwa penilaian mereka terbuka untuk spekulasi. Mereka dapat dengan mudah digunakan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang, dan mereka tidak berada di bawah audit dan pengawasan negara ”
Blockchain :
Meskipun lingkungan peraturan yang tidak jelas terkait dengan cryptocurrency, Turki telah mendukung teknologi yang mendasarinya. Pada bulan Agustus, Pusat Blockchain dan Inovasi Istanbul (BlockchainIST Center) diresmikan di Bahçeşehir University (BAU). Pusat blockchain tingkat universitas pertama di Turki ini bertujuan untuk menutup kesenjangan tentang keahlian blockchain dan memastikan penyebaran teknologi secara luas, seperti yang dilaporkan Daily Sabah.
Menurut direktur pusat Bora Erdamar, BlockchainIST Center diatur menjadi "pusat penelitian, pengembangan dan inovasi yang paling penting di Turki, di mana studi ilmiah dan publikasi dibuat dalam teknologi blockchain." Dia juga menyatakan bahwa Turki bisa menjadi negara terkemuka dalam teknologi yang akan "mengubah kemanusiaan."
Baru-baru ini, pada bulan September, Bursa Borsa Istanbul Turki (BIST) mengembangkan database pelanggan bertenaga blockchain, untuk mengelola penambahan pelanggan baru, dokumen dan mengedit informasi.
3. Qatar
Kerangka hukum cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Cryptocurrency dilarang di Qatar. Pada Februari 2018, Qatar Central Bank (QCB) menerbitkan sebuah pernyataan yang dikirim ke semua bank yang beroperasi di negara tersebut, di mana ia memperingatkan publik bahwa perdagangan Bitcoin tidak diizinkan di negara tersebut. Pengawas menambahkan bahwa hukuman akan dikenakan pada mereka yang tidak mematuhi.
Secara khusus, QCB berpendapat bahwa Bitcoin adalah mata uang ilegal karena tidak ada komitmen dari bank sentral atau pemerintah di dunia untuk menukar nilai Bitcoin sebagai pembayaran barang yang diperdagangkan secara global atau untuk emas. Selain itu, volatilitas Bitcoin serta keterlibatan dalam kejahatan keuangan dan serangan cyber menjadi alasan lain.
Blockchain :
Meskipun QCB telah melarang perdagangan cryptocurrency di negara tersebut, Qatar akan menjadi tuan rumah konferensi blockchain di Doha. Selain itu, ada sejumlah startup lokal yang berfokus pada blockchain di sana.
Pada bulan Januari 2018, sebuah perusahaan fintech lokal QPAY meluncurkan inisiatif e-commerce yang didukung blockchain berdasarkan platform blockchain Ethereum. Setelah peluncuran, CEO QPAY, Ben Aissa menyatakan:
"Sebagai anggota aktif dari inisiatif digital dan cashless Qatar, dan selaras dengan Visi Nasional 2030, kami melihat blockchain sebagai bahan utama dalam mengambil kepemimpinan dalam revolusi digital Qatar dan inovasi layanan keuangan."
4. Arab Saudi
Kerangka hukum cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Cryptocurrency dianggap ilegal di dalam Kerajaan Arab Saudi. Pada 8 Agustus, Otoritas Moneter Arab Saudi (SAMA) secara resmi memperingatkan warga terhadap perdagangan mata uang virtual, yang secara efektif melarang mereka. Pernyataan regulator berbunyi:
Komite memastikan bahwa mata uang virtual termasuk Bitcoin, ilegal di kerajaan dan tidak ada pihak atau individu yang dilisensikan untuk praktik semacam itu. Panitia memperingatkan kepada semua warga tentang skema kaya dengan bitcoin memiliki risiko tinggi dan tanpa peraturan, tidak adanya keamanan dan pasar yang terlibat, belum lagi penandatanganan kontrak fiktif dan transfer dana ke penerima / entitas / pihak yang tidak dikenal.
Blockchain :
Sama seperti Qatar, larangan lokal pada perdagangan cryptocurrency tidak menghentikan Arab Saudi untuk bereksperimen dengan blockchain dalam program Saudi Vision 2030 yang dirancang untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.
Misalnya, pada bulan Juli, dalam program itu, Riyadh Municipality memilih IBM sebagai mitra strategisnya. Raksasa TI akan berkolaborasi dengan Perusahaan Elm, yang merupakan mitra teknologi kota untuk menempatkan layanan pemerintah dan transaksi pada blockchain.
Sebelumnya pada bulan Mei, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Arab Saudi bekerja sama dengan ConsenSys, perusahaan startup yang bermarkas di AS berfokus pada pembangunan produk perangkat lunak bertenaga Ethereum. Bersama-sama, mereka menyelenggarakan bootcamp blockchain selama tiga hari.
5. Iran
Kerangka hukum Cryptocurrency: Direncanakan
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Iran, telah ditekan oleh sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump, secara perlahan Iran beralih ke mata uang virtual karena Visa dan Mastercard tidak beroperasi di negara tersebut, dan mata uang lokal, rial anjlok karena tingkat inflasi yang tinggi, Bitcoin di Iran telah mendapatkan popularitas lokal. Pada bulan Mei, media lokal melaporkan bahwa lebih dari $ 2,5 miliar telah dikirim untuk membeli mata uang virtual di Iran.
Saat ini, mata uang kripto dilarang di Iran. Namun, situasinya mungkin berubah pada akhir September 2018. Pada bulan April, Bank Sentral Iran (CBI) menyatakan bahwa mata uang virtual digunakan untuk pencucian uang dan mendukung terorisme, dan telah melarang warga setempat untuk menggunakannya dalam perdagangan. Namun, pada akhir Agustus, Saeed Mahdiyoun, wakil direktur yang bertanggung jawab atas penyusunan peraturan untuk Supreme Cyberspace Council Iran, menyatakan bahwa CBI akan memperbarui sikap resminya mengenai masalah ini pada akhir September.
Seperti negara Venezuela, Iran juga mempersiapkan dasar-dasar untuk cryptocurrency nasional guna menghindari sanksi AS. Pada bulan Mei, Mohammad Reza Pour Ebrahimi, kepala Komisi Parlemen Iran untuk Urusan Ekonomi, dilaporkan bertemu dengan pejabat Rusia untuk membahas bagaimana crypto dapat membantu melewati embargo internasional. Pada bulan Juli, Alireza Daliri, wakil manajemen dan investasi di Direktorat Urusan Ilmiah dan Teknologi, mengungkapkan bahwa rencana untuk penciptaan mata uang virtual nasional sedang dikembangkan:
“Kami mencoba menyiapkan lahan untuk menggunakan mata uang digital domestik di negara, Mata uang ini akan memfasilitasi transfer uang (ke dan dari) mana saja di dunia. Selain itu, bisa membantu kami pada saat sanksi (AS). ”
Blockchain :
Pemerintah Iran tampaknya sedang bullish pada teknologi yang mendasari crypto. Misalnya, pada bulan Agustus, Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Iran dan Perpustakaan Nasional menandatangani nota kesepahaman (MOU) untuk menggunakan blockchain guna mendigitalkan arsip negara.
Arame Bandari, seorang peneliti di Iran Blockchain Labs, sebelumnya mengatakan kepada Cointelegraph bahwa ada ekosistem startup yang didirikan di Teheran, Isfahan dan Shiraz. Selain itu, ia menyebutkan bahwa taman teknologi, inkubator, platform crowdfunding, dan akselerator bisnis sedang disiapkan, hal ini “membuka jalan bagi penerapan teknologi / ekonomi berbasis pengetahuan.”
6. Irak
Kerangka hukum cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No
Peraturan :
Bitcoin dilarang di Irak. Pada bulan Desember 2017, direktur informasi Bank Sentral Irak (CBI) Aysar Jabbar, dilaporkan telah menyatakan bahwa "mata uang ini [Bitcoin] melibatkan beberapa risiko yang mungkin dihasilkan dari sirkulasi, terutama yang berkaitan dengan pembajakan elektronik dan penipuan, meskipun tidak ada popularitas (bitcoin) di Irak."
Menurut seorang ahli ekonomi lokal, mereka yang ditemukan menggunakan cryptocurrency dapat diadili berdasarkan undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) yang sudah ada sebelumnya.
7. Kuwait
Kerangka hukum cryptocurrency: dianggap ilegal
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No
Peraturan :
Mata uang virtual, termasuk Bitcoin, dilarang di Kuwait. Pada bulan Desember 2017, Kementerian Keuangan Kuwait menyatakan bahwa mereka tidak mengakui mata uang crypto, dan bahwa lembaga keuangan, bank dan perusahaan dilarang berhubungan dengan mereka.
Namun, Kementerian Keuangan seperti yang dikutip oleh Times Arab mengungkapkan bahwa baik lembaga maupun bank sentral tidak dapat mengatur perdagangan Bitcoin karena “di luar kendali mereka.” Selain itu, mereka menyatakan: “ hasil dari Bitcoin yang ditransfer dari luar negeri ke Kuwait dianggap sebagai uang haram, karena hukum Kuwait tidak mempertimbangkan mata uang tersebut. ”
Blockchain :
Pada bulan Mei, Kuwait Finance House (KFH) bergabung dengan RippleNet, jaringan utama blockchain yang dirancang untuk pembayaran remitansi lintas batas. Dalam pernyataan yang menyertainya, KFH menyatakan niatnya untuk menggunakan "alat unik" Ripple untuk pelanggan ritelnya:
“Dengan ini, KFH dapat menyediakan transfer uang lintas batas instan dan aman dalam hitungan detik, dengan visibilitas end-to-end selama perjalanan pembayaran.”
8. Uni Emirat Arab (UEA)
Kerangka hukum Cryptocurrency: Direncanakan
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) telah mengirimkan sinyal campuran mengenai cryptocurrency. Pada awal Oktober 2017, negara bagian ini merilis pedoman pengaturan pertama untuk ICO dan mata uang virtual, di mana mereka telah diakui sebagai sekuritas dan komoditas masing-masing.
Namun, beberapa minggu kemudian, Gubernur Bank Sentral Mubarak Rashid al-Mansouri mengeluarkan peringatan publik terhadap penggunaan mata uang virtual sebagai alat tukar, pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah alasannya. Selanjutnya, pada bulan Februari, Securities and Commodities Authority (SCA) UAE juga memperingatkan investor tentang risiko ICO.
Blockchain :
UEA telah banyak melakukan eksperimen dengan blockchain. Kembali pada bulan Oktober 2016, Dubai meluncurkan Strategi Blockchain "kota-lebar" dengan tujuan menjadi kota blockchain pertama pada 2020.
Pada April 2018, perdana menteri UAE dan penguasa Dubai mengungkapkan Strategi Blockchain untuk bangsa pada 2021, dengan rencana ambisius yang untuk menjadi pemerintah pertama yang didukung teknologi blockchain di dunia. Skema baru ini dilaporkan berfokus pada kebahagiaan warga dan penduduk, efisiensi pemerintah, legislasi dan kewirausahaan global.
Lebih khusus lagi, strategi ini bertujuan untuk memiliki 50 persen transaksi federal yang dilakukan pada blockchain pada tahun 2021. Transisi itu mengimplikasikan perpindahan ke dokumentasi aplikasi visa tanpa kertas, pembayaran tagihan dan perpanjangan lisensi dengan teknologi, yang berpotensi menghemat $ 11 miliar setiap tahun.
Pada bulan Mei 2018, pemerintah UAE mengumumkan kemitraan dengan IBM untuk membuat registrasi bisnis blockchain yang memastikan bisnis beroperasi di bawah yurisdiksinya. Inisiatif ini akan “menyederhanakan proses pengaturan dan pengoperasian bisnis, menggelar pertukaran lisensi perdagangan digital dan dokumentasi terkait untuk semua kegiatan bisnis, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh ekosistem bisnis Dubai”.
9. Mesir
Kerangka hukum Cryptocurrency: Tidak / belum ada
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Pada Januari 2018, Mufti besar Mesir Shawqi Allam, mengklaim bahwa Bitcoin dilarang berdasarkan hukum Syariah. Dia mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perdagangan crypto mengarahkan penggunanya untuk "penipuan, pengkhianatan dan ketidaktahuan."
Pemerintah Mesir tidak mendukung penggunaan cryptocurrency, meskipun tidak melarang mereka. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2017 Otoritas Pengaturan Keuangan Mesir (FRA) menyatakan bahwa mendesak investor untuk berurusan dengan cryptocurrency dianggap sebagai "bentuk penipuan yang berada di bawah tanggung jawab hukum," sementara Bank Sentral Mesir telah mengumumkan bahwa mereka tidak mengakui mata uang kripto dan memperingatkan publik agar tidak memperdagangkannya.
Blockchain :
Pada April 2018, "inkubator berfokus-blockchain" pertama Mesir yang disebut NU TechSpace dibuka. Teknologi ini dikabarkan telah bekerja sama dengan IBM, Novelari, dan zk Capital untuk menstimulasi model bisnis yang didukung oleh blockchain. Inkubator ini diduga juga didukung oleh Akademi Riset Ilmiah milik negara dan Nilepreneurs dan bertujuan untuk membantu pemerintah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang blockchain.
10. Siprus
Kerangka hukum Cryptocurrency: Tidak / belum ada
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Cryptocurrency sepertinya berada di zona regulasi abu-abu di Siprus, karena tidak ada kerangka peraturan yang pasti telah diperkenalkan oleh pemerintah lokal. Kembali pada tahun 2014, perwakilan Bank Sentral Siprus yang dikutip oleh Siprus Mail mengatakan: "Bitcoin tidak ilegal, tetapi pada saat yang sama, bitcoin tidak tunduk pada kontrol atau regulasi." Sejak itu, pengawas belum mengeluarkan pembaruan besar tentang masalah ini.
Namun demikian, pada Juli 2018, Advokat Bitcoin Cash (BCH), Roger Ver mengklaim dia bertemu dengan presiden negara, Nicos Anastasiades, untuk membahas manfaat dari cryptocurrency dan adopsi pedagang di seluruh pulau. Itu menyiratkan bahwa Siprus mungkin menjadi lebih ramah-crypto di masa depan.
Blockchain :
Pada bulan Juni, Ripple mengumumkan Inisiatif Penelitian University Blockchain dan menyumbangkan sekitar $ 50 juta untuk universitas di seluruh dunia, termasuk Universitas Nicosia Siprus (UoN). UoN mengklaim sebagai universitas terakreditasi pertama di dunia yang menerima pembayaran Bitcoin. UoN juga telah meluncurkan gelar Master of Science dalam Mata Uang Digital yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada saat ini antara pasokan dan permintaan untuk pengetahuan akademik di bidang mata uang digital.
Selain itu, Siprus adalah rumah bagi Cyprus Blockchain Technologies Ltd., sebuah organisasi nirlaba yang didirikan sebagai sebuah kolaborasi di antara institusi akademis, termasuk Institut Manajemen Internasional Siprus (CIIM), Universitas College London Pusat untuk Teknologi Blockchain (UCL CBT) dan UoN, regulator lokal , lembaga keuangan dan bank - termasuk Hellenic Bank, Bank Siprus dan Bank Koperasi.
11. Israel
Kerangka hukum Cryptocurrency: Direncanakan / dengan Pajak
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Israel sedang dalam proses mendefinisikan pendekatannya terhadap cryptocurrency. Pada Januari 2018, Deputi Gubernur Nadine Baudot-Trajtenberg mengumumkan bahwa Bank of Israel tidak akan mengakui mata uang virtual sebagai mata uang yang sebenarnya.
Selain itu, pada bulan Maret, Komite Otoritas Keamanan Israel (ISA) untuk Pemeriksaan dan Peraturan ICO menerbitkan laporan yang dirancang untuk menghilangkan ketidakpastian dan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan para investor, di mana pada dasarnya berpendapat bahwa mata uang virtual seperti karena BTC dianggap sebagai sekuritas.
Demikian pula, Otoritas Pajak Israel (ITA) menyatakan bahwa cryptocurrency akan dikenakan pajak oleh keuntungan modal sebagai properti, bukan mata uang.
Blockchain :
Cointelegraph sebelumnya telah meliput adegan blockchain besar Israel secara mendalam. Selva Ozelli, pengacara pajak internasional dan CPA, meninjau inisiatif blockchain lokal, termasuk CoaIiChain, platform politik interaktif yang mempromosikan kebijakan pemerintah terbuka dan menghilangkan kesenjangan komunikasi antara pemilih dan yang terpilih, registry drone blockchain dan cryptocurrency nasional.
12. Jordan
Kerangka hukum cryptocurrency: Tidak ada / dianggap ilegal
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: Tidak
Peraturan :
Perdagangan Bitcoin dilarang di Yordania, karena pada tahun 2014 Bank Sentral Yordania (CBJ) memperingatkan penduduk setempat bahwa mata uang virtual bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak ada kewajiban pada bank sentral mana pun atau pemerintah mana pun untuk menukarkan nilainya dengan uang sungguhan, bitcoin tidak seperti komoditas internasional atau emas.
Selain itu, perwakilan CBJ mengatakan kepada The Jordan Times bahwa bank, lembaga keuangan, dan bursa negara juga telah menerima surat edaran "yang melarang mereka berurusan dengan mata uang virtual, terutama Bitcoin."
Blockchain :
Jordan adalah rumah bagi kamp pengungsi yang berjalan di blockchain, dengan bantuan program yang disebut Blok Bangunan. Didirikan pada awal 2017, ini membantu Program Pangan Dunia (WFP) untuk mendistribusikan bantuan tunai untuk pangan kepada lebih dari 100.000 pengungsi Suriah di negara tersebut. Seperti yang dilaporkan MIT Technology, jika proyek berhasil, itu bisa memajukan adopsi blockchain di lembaga sister U.N. dan seterusnya.
13. Oman
Kerangka hukum Cryptocurrency: Tidak /belum ada
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara: Ya
Peraturan :
Tampaknya cryptocurrency tidak dilarang atau diizinkan di Oman. Pada bulan Desember 2017, Dewan Bank Sentral Oman (CBO) memperingatkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami dari investasi cryptocurrency dan mengingatkan bahwa tidak ada kebijakan atau pedoman untuk mengatur industri (crypto)di negara tersebut.
Blockchain :
Oman telah aktif menunjukkan minat dalam blockchain. Misalnya, pada bulan Mei, entitas milik pemerintah yang disebut Blockchain Solutions and Services Co. (BSS) telah diumumkan. Menurut situs webnya, BSS bekerja dengan Asosiasi Bank Oman, badan-badan negara bagian dan bisnis lokal untuk mengembangkan kerangka kerja bagi kemajuan digital bangsa.
14. Palestina
Kerangka hukum Cryptocurrency: Direncanakan
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No
Peraturan :
Pada Mei 2017, kepala Otoritas Moneter Palestina (PMA), Azzam Shawwa, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berencana untuk meluncurkan mata uang virtual negara itu sendiri yang disebut "pound Palestina" dalam waktu lima tahun.
Dilaporkan bahwa inisiatif ini dirancang untuk melindungi Palestina dari potensi intrusi Israel, karena negara itu saat ini tidak memiliki mata uang yang stabil, mereka bergantung pada euro, dolar AS, shekel Israel dan Dinar Yordania.
Menurut Perjanjian Protokol Paris 1994, PMA berfungsi sebagai bank sentral, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan mata uang. Dokumen itu juga merekomendasikan penggunaan shekel dan memberi Israel veto yang efektif atas mata uang Palestina, seperti yang dijelaskan Shawwa:
“Jika kami mencetak mata uang, untuk membawanya ke negara Anda akan selalu membutuhkan izin dari Israel dan itu bisa menjadi hambatan. Jadi itulah mengapa kami tidak ingin membahasnya. ”
15. Libanon
Kerangka hukum Cryptocurrency: Tidak
Kesediaan untuk mengeksplorasi blockchain di tingkat negara bagian: No
Peraturan :
Pada bulan Desember 2013, Lebanon menjadi negara pertama di Timur Tengah yang mengeluarkan peringatan publik terkait perdagangan mata uang crypto, didasari dari kekhawatiran volatilitas, AML dan KYC sebagai faktor-faktor utama.
Pada bulan Oktober 2017, bank sentral Libanon Banque du Liban (BDL) dan Gubernur Riad Salameh menegaskan kembali posisi itu dengan mengklaim bahwa BTC dan mata uang virtual lainnya adalah komoditas "tidak diatur" yang penggunaannya harus dilarang. Selain itu, ia mengatakan bahwa cryptocurrency lemah sebagai mata uang nasional karena mereka hanya "komoditas."
Blockchain :
Ada informasi langka tentang infrastruktur blockchain yang ada di Lebanon. Namun, pada bulan September, startup blockchain yang berbasis di AS, ConsenSys mengumumkan bahwa mereka akan menyelenggarakan acara blockchain lima hari di sana mulai pada 17 Oktober.(BAS/12/9/18, Source : cointelegraph.com)
